Muncul kemarahan dan keprihatinan yang meluas setelah kendaraan taktis milik Brimob melindas seorang pengemudi ojek online (Affan Kurniawan, sedang mengantarkan orderan) hingga tewas di tengah kerumunan massa aksi Kamis (28/08/2025) malam. Insiden ini terjadi setelah massa mengambil alih aksi protes buruh di Gedung DPR.

Insiden ini menimbulkan kemarahan publik dan muncul tuntutan di media sosial agar pucuk pimpinan kepolisian agar bertanggungjawab. Muncul pula seruan supaya kasus ini diselidiki hingga tuntas. Dan mulai ada ajakan untuk menggelar unjuk rasa memprotes tindakan berlebihan aparat polisi.

Warga sipil ikut demo buruh

Tidak semua peserta aksi adalah buruh, salah satunya adalah Patihau Simanjuntak, warga Pematang Siantar, Sumatra Utara yang datang ke Jakarta sejak Rabu (27/08).

Patihau berdiri di tengah kerumunan massa buruh, nampak mencolok dengan bendera Mugiwara—simbol Jolly Roger kelompok bajak laut Luffy dalam animasi One Piece.

Patihau kecewa dengan DPR yang selama ini tidak mendengar aspirasinya sebagai rakyat.

“Mereka kuncinya [kebijakan] tetapi mereka yang berkhianat kepada rakyat,” tutupnya.
Tidak semua peserta aksi adalah buruh, salah satunya adalah Patihau Simanjuntak, warga Pematang Siantar, Sumatra Utara yang datang ke Jakarta sejak Rabu (27/08/2025).

Dari sisi lain kerumunan massa buruh, Aster, warga Yogyakarta, datang sendiri untuk mengikuti unjuk rasa di depan Gedung DPR. Aster menyuarakan ketimpangan antara pejabat dan rakyat.

“Saya ke sini sengaja, dengan dana sendiri, saya harus ke DPR, harus bersuara, kekacauan ini harus berhenti di generasi saya,” ungkap Aster.

Jelang pukul 12.00 WIB, orasi di atas mobil komando masih bergema, Said Iqbal, Ketua Umum KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menyentil para anggota dewan.

“Jogetlah kamu di kamarmu, di ruang sendiri, boleh joget, tapi jaga hati rakyat.”

Beberapa peserta aksi mencoba untuk melakukan siaran langsung untuk menyebarkan momen demo buruh hari ini. Sebagian sudah tidak bisa melakukan siaran langsung lewat Facebook dan YouTube.

“Tidak ada opsi siaran langsung lagi yang biasanya bisa kami pencet,” kata salah satu peserta aksi.

Jelang siang, situasi di sekitar gedung DPR dalam aksi damai ini masih tertib, sementara jalan di depan DPR ditutup, untuk menampung peserta aksi yang diperkirakan mencapai 1.000 orang.
Bagaimana demonstrasi buruh di daerah lain?

Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) geruduk kantor DPRD.

Mereka menyuarakan soal penghapusan outsourcing hingga mengkritisi tunjangan gaji DPR yang sehari setara warga Jateng bekerja sebulan.

Sekitar pukul 14.00 WIB massa aksi memadati depan jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Massa langsung mengibarkan bendera serikat buruhnya sambil bernyanyi, kemudian melakukan orasi berantian.

“Bila perlu DPR tidak ada fungsinya, ya sudah dibubarkan saja. Karena buat apa memberikan uang kepada orang yang kerjanya hanya menghisap saja tanpa ada peduli dengan rakyat atau konstituennya,” tegas Koordinator Aksi dari FSPIP Jateng, Karmanto, kepada wartawan Kamal yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Ia juga menyebutkan bahwa sejauh ini DPR tidak pernah memberikan keberpihakan kepada buruh, terbuktik dengan aturan outsourcing yang hari ini mencekik buruh.

“Tidak ada sama sekali [keberpihakan DPR kepada buruh]. Jadi kami berjuang melawan eksekutif dalam penetapan upah setiap tahun harus tutun ke jalan, harus memaksa kenaikan upah,” akunya.

“Manakala hal seperti ini terus terjadi ya, para wamen, para menteri, para legislatif dan eksekutif melakukan praktik-praktik yang memalukan di hadapan rakyatnya, maka kami pun juga akan membalas dengan seruan kita tidak akan membayar pajak yang nanti akan dikorupsi,” sambungnya.

Dalam aksi yang dijaga ketat 977 anggota Polisi dan beberapa TNI tersebut, akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 16.00 WIB.

Di Bandung, Jawa Barat, sekitar 100 orang massa dari berbagai serikat buruh di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Kamis (28/08).

“Kami menuntut kenaikan UMK untuk di Jawa Barat adalah 8,5 sampai 10,5%. Terkait pajak kami meminta PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dinaikan menjadi Rp7,5 juta,” kata Ketua Pengurus Daerah KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, seperti dilaporkan oleh wartawan Yuli Saputra.

Dadan menuntut pemerintah segera membentuk Satgas PHK seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu.

“Satgas PHK ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya gelombang PHK semakin besar lagi,” ujar Dadan.
Dadan Sudiana, Ketua Perda KSPI Jawa Barat

Berdasarkan data Litbang Partai Buruh, Dadan menyebutkan, sebanyak 79 ribu anggota serikat buruh yang dipecat.

“Itu data dari BPJS Tenaga Kerja berdasarkan buruh yang menarik JHT. Itu kan banyak juga buruh yang tidak punya JHT dan berserikat yang di-PHK,” katanya.

Menurut Dadan, kondisi ini ironis ketika anggota DPR RI malah mendapat kenaikan gaji dan tunjangan.

“Buruh sangat kecewa dengan pernyataan DPR RI tentang kenaikan tunjangan dan lain-lain di tengah penderitaan rakyat kaum buruh yang sekarang sangat kesulitan, banyak PHK. Ini sangat ironis,” ucapnya, seraya menambahkan berbagai pajak juga membebani buruh.

Dadan menambahkan, buruh terlalu banyak dibebani berbagai potongan pajak, mulai dari pajak penghasilan, pajak pesangon, dan pajak JHT

‘Itu kan sangat memberatkan. Bayangkan tabungan pekerja yang ditabung berpuluh-puluh tahun ketika kita ambil masih dipajakin juga, pesangon juga dipajakin, gaji kita dipajakin.”

“Karena gaji mereka (anggota DPR) kan dari pajak kita, makanya kita meminta PTKP ini untuk dinaikan,” imbuh Dadan.

Kenaikan gaji dan tunjangan DPR, juga dikritik Estika, buruh perempuan dari Kabupaten Bandung Barat.

“Miris yah saya melihatnya. Di saat upah minimum di Jawa Barat, seperti di Kota Banjar itu di bawah Rp3 juta, sementara mereka tanpa rasa empati bilang Rp3 juta sehari itu gak ada apa-apanya. Bagi kami untuk mendapatkan 3 juta sebulan itu harus berdarah-darah dulu,” ungkap Estika.

Terlebih lagi, kata dia, buruh perempuan mengalami diskriminasi dalam urusan pajak.

“Ada diskriminasi yang saya alami sendiri. Selama ini buruh perempuan itu dianggap lajang, walaupun statusnya sudah menikah. Itu berimbas juga terhadap tunjangan yang kami terima.

Kami tidak mendapat tunjangan keluarga, tunjangan anak. Jadi tetap dianggap lajang. Sementara pajak sendiri dipotong khusus, tidak disatukan dengan suami,” sebutnya.

Sementara, Yanto Sulistiantono, buruh outsourcing yang turut dalam demo menuntut penghapusan buruh alih saya tersebut. Ia mengatakan, telah berjuang menuntut hal itu sejak 2010.

“Hasilnya belum maksimal karena kebijakan-kebijakan yang ada di negara ini belum memihak buruh outsourcing,” kata Yanto.

Yanto ikut mengkritisi tunjangan dan upah anggota dewan yang tidak dipotong pajak.

“Sudah gajinya gede, pajaknya masih dibayari negara. Berbeda dengan buruh. Buruh sekarang THR pun kena pajak, bahkan pesangon ketika buruh di-PHK atau masuk usia pensiun masih juga kena pajak pesangon.”

“Itu berbanding terbalik dengan anggota dewan dan itu memang tidak adil, ” ungkap Yanto.
Demonstrasi buruh di Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi menggelar unjuk rasa damai di luar gedung DPRD Sumatra Utara, Kota Medan, Kamis (28/08/2025).

Selain menyampaikan tuntutan perihal kenaikan upah 10,5% dan program perumahan murah, buruh juga menyinggung tingkah laku para menteri serta anggota DPR RI.

Di mata buruh asal Kabupaten Deli Serdang, Aseh Simamora, kelakuan sejumlah pejabat dan penyelenggara negara saat ini sudah keterlaluan dan terkesan amoral.

Bukan hanya menelurkan kebijakan-kebijakan yang cenderung menderitakan rakyat kecil, mereka juga kerap mempertontonkan perilaku memalukan.

Misalnya, kata Aseh, asyik berjoget ria tatkala pajak semakin tinggi dan pemutusan hubungan kerja di mana-mana. Menurut Aseh, tingkah laku itu tidak mencerminkan wakil rakyat, melainkan pelawak.

“Jijik, jijik. Apalagi melihat Eko Patrio dan Uya Kuya, tidak cocok jadi DPR. Cocoknya lengserkan. Ahmad Sahroni juga. Cocok mereka melawak saja,” ujar Aseh.

Selain kelakuan anggota legislatif, Aseh juga mengkritik ucapan-ucapan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Masing-masing diketahui pernah melontarkan pernyataan kontroversial tentang gaji guru serta kenaikan harga beras.

“Tidak cocok kelakuan mereka,” ujarnya.

Bukan hanya Aseh, kecaman serupa juga disampaikan buruh lainnya, Erna Ningsih (53).

Menurutnya, kelakuan sejumlah pejabat sama sekali tidak mencerminkan penderitaan rakyat kecil. Itulah alasan dia jauh-jauh datang ke gedung dewan selain mendesak hak-hak kaum pekerja.

“Sebenarnya kami datang kemari bukan karena masalah buruh saja, tapi karena pejabat ini tadi lah darah kami meledak-ledak. Kalau bisaj hari ini juga dia diturunkan,” ujar Erna.

Menurut Ketua Partai Buruh Sumatera Utara Willy Agus Utomo, demo ini merupakan bagian dari aksi unjuk rasa serentak serikat buruh di seluruh Indonesia.

Selain tuntutan nasional seperti penghapusan sistem kerja outsourcing, mereka juga mendesak pemerintah daerah agar menaikkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2026 sebesar 10,5% serta merealisasikan program perumahan murah dan layak huni bagi buruh di Sumatera Utara.

“Kalau tuntutan kami tidak direalisasikan, maka kami akan demo setiap hari,” ujar Willy.

Aksi demo buruh di Kota Medan berlangsung sekitar dua jam dan berlangsung lancar. Aksi ini terlihat diawasi oleh puluhan personel aparat tanpa seragam.

sumber: BBC News